Soal Pkn Kelas 8 Smp Belahan 3 : Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Soal PKn Kelas 8 SMP Bab 1 : Assalamualaikum,,, Dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di kelas 8 Sekolah Menengah Pertama pada belahan 3 yaitu Peraturan Perundang-Undangan Nasional dibagi lagi menjadi beberapa sub belahan yaitu Tata Urutan Peraturan Perundangan-Undangan Nasional dan Menaati Peraturan Perundang-Undangan Nasional.

Adapun Soal PKn Kelas 8 Sekolah Menengah Pertama Bab 3 perihal Peraturan Perundang-Undangan Nasional yakni sebagai berikut:
 Dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  Soal PKn Kelas 8 Sekolah Menengah Pertama Bab 3 : Peraturan Perundang-Undangan Nasional

A. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibentuk oleh pemerintah setiap tahun harus menerima persetujuan dari   . . . .
a. Presiden                   c. MPR
b. Mahkamah Agung d. DPR

2. Putusan majelis yang memiliki kekuatan aturan mengikat ke luar dan ke dalam majelis disebut . . . .
a. kesepakatan             c. keputusan
b. ketetapan                 d. ketentuan

3. Lembaga ini tidak termasuk forum anti korupsi di Indonesia yaitu . . . .
a. International Corruption Watch
b. Masyarakat Transparansi Indonesia
c. KPKPN
d. BUMD

4. Yang disebut sebagai organisasi sosial politik yakni . . . .
a. LMD dan partai politik
b. Partai Golkar dan DPR
c. PAN, Partai Keadilan, dan PPP
d. DPR, DPRD I, dan DPRD II

5. Berikut yakni kiprah dari MPR, kecuali . . . .
a. menetapkan Undang-Undang Dasar
b. menetapkan GBHN
c. menentukan dan mengangkat presiden dan wakil presiden
d. meminta pertanggungjawaban presiden pada final masa jabatannya

6. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama pada hakikatnya yakni . . . .
a. menghayati kehidupan masyarakat
b. mengamalkan jiwa demokrasi Pancasila
c. sesuai dengan hati nurani manusia
d. mempertinggi harkat dan martabat manusia

7. Perbedaan musyawarah dan bunyi terbanyak yakni . . . .
a. musyawarah mewakili yang lemah, bunyi terbanyak mewakili golongan
b. musyawarah mewakili semua pihak, bunyi terbanyak mewakili golongan
c. musyawarah ada paksaan, bunyi terbanyak tidak ada paksaan
d. musyawarah lambat, bunyi terbanyak cepat

8. Berikut yang tidak termasuk alat-alat kelengkapan Majelis yakni . . . .
a. Komisi Majelis                    c. Pimpinan Majelis
b. Panitia Ad Hoc Majelis       d. Badan Pekerja Majelis

9. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 ayat (2) kiprah pokok MPR yakni . . . .
a. menetapkan tata tertib MPR dalam sidang umum
b. menentukan dan mengangkat presiden dan wakil presiden
c. mengubah undang-undang dasar jikalau dianggap perlu
d. menetapkan undang-undang dasar dan peraturan lain

10. MPR melaksanakan tugas-tugasnya untuk kepentingan rakyat alasannya yakni MPR . . . .
a. merupakan forum tertinggi negara
b. seluruhnya dipilih oleh rakyat dalam Pemilu
c. melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat
d. merupakan forum permusyawaratan rakyat

11. Penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan eksklusif atau orang lain disebut . . . .
a. korupsi
b. nepotisme
c. kolusi
d. pembersihan uang (money laundry)

12. Asas yang menyatakan bahwa pejabat manajemen negara harus berhati-hati dalam pengambilan keputusan ialah . . . .
a. asas bertindak cermat
b. asas kesamaan
c. asas motivasi
d. asas keseimbangan

13. Undang-undang yang mengatur perihal penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN ialah . . . .
a. UU No.3 Tahun 1999
b. UU No.22 Tahun 1999
c. UU No.28 Tahun 1999
d. UU No.39 Tahun 1999

14. Beberapa asas peraturan perundang-undangan antara lain, kecuali . . . .
a. undang-undang tidak berlaku surut
b. undang-undang itu dicabut oleh instansi yang lebih tinggi
c. undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum
d. undang-undang tidak sanggup diganggu gugat

15. Untuk menjalankan undang-undang, Presiden menciptakan . . . .
a. Keputusan Presiden
b. Peraturan Pemerintah
c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
d. Instruksi Presiden

16. Usaha yang tidak mengatakan pencapaian pemerintah yang higienis dan berwibawa yakni . . . .
a. pemberantasan KKN
b. penegakan supremasi hukum
c. penyampaian upeti bagi pejabat
d. investigasi kekayaan pejabat

17. Salah satu kerugian hemat dari sikap KKN ialah . . . .
a. tidak berjalannya proses partisipasi masyarakat dalam system pemerintahan
b. pembengkakan anggaran belanja negara dan daerah
c. profesionalisme masyarakat kurang dihargai
d. penyalahgunaan wewenang oleh alat negara

18. Peraturan perundangan setingkat lebih rendah dari undang-undang ialah . . . .
a. Ketetapan MPR
b. Peraturan Pemerintah
c. Keputusan Presiden
d. Peraturan Daerah

19. Pada proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Tingkat IV akan mendengar pendapat . . . .
a. Presiden
b. Fraksi-fraksi
c. Pengusul RUU
d. Komisi-komisi

20. Menurut UU No.10 Tahun 2004, urutan perundangan Republik Indonesia yang tertinggi ialah . . . .
a. Peraturan Pemerintah
b. Undang-Undang Dasar 1945
c. Undang-Undang
d. Keputusan Presiden

21. Yang menjadi landasan filosofis dalam pembuatan segala peraturan negara Republik Indonesia ialah . . . .
a. Pancasila
b. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
c. Undang-Undang Dasar 1945
d. Ketetapan MPR

22. Berikut ini bukan merupakan bentuk kolaborasi antara presiden dengan dewan perwakilan rakyat dalam bidang legislatif, yaitu . . . .
a. Hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR
b. Peraturan Pemerintah harus menerima persetujuan dewan perwakilan rakyat dalam persidangan yang berikutnya.
c. RAPBN yang diajukan presiden dibahas bersama dewan perwakilan rakyat dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
d. dewan perwakilan rakyat mengawasi pelaksanaan roda-roda pemerintahan yang dilaksanakan oleh presiden

23. Sikap patuh terhadap perundang-undangan di lingkungan sekolah tampak dalam aktivitas . . . .
a. memakai fasilitas keluarga dengan tertib
b. menghargai tata cara etika kebiasaan setempat
c. memelihara kekayaan negara
d. berpakaian seragam sekolah sesuai peraturan yang berlaku

24. Bentuk sikap kritis terhadap perundang-undangan yang tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat, ialah . . . .
a. melaksanakan obrolan dan musyawarah antara kelompok masyarakat dan DPR
b. melaksanakan sikap anarkis dalam berunjuk rasa
c. menghujat para pembuat kebijakan dalam media masa
d. melaksanakan pendekatan secara kekeluargaan dengan para pejabat Tata Usaha Negara

25. Badan yang menyiapkan usul RUU dan usul-usul inisiatif dari DPR, komisi dan adonan komisi ialah . . . .
a. Komisi dan Subkomisi
b. Badan Legislasi
c. Badan Urusan Rumah Tangga
d. Dewan Kehormatan

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar!
1. Apa yang dimaksud dengan perundang-undangan nasional?
2. Jelaskan tata cara pembentukan perda!
3. Sebutkan kiprah dan wewenang MPR sebagai tubuh legislatif!
4. Sebutkan kiprah dewan perwakilan rakyat sebagai tubuh legislatif!
5. Jelaskanlah dengan bagan, mekanisme pembentukan RUU yang diusulkan DPR!
6. Sebutkan alat kelengkapan DPR!
7. Sebutkan para penyelenggara negara yang kekayaannya sanggup diperiksa oleh KPKPN?
8. Jelaskan kolaborasi antara dewan perwakilan rakyat dan Presiden dalam perundang-undangan!
9. Jelaskan mengapa dalam pembuatan peraturan perundang-undangan masyarakat perlu dilibatkan!
10. Jelaskan apa pengertian konsiderans dan diktum dalam suatu undang-undang?
11. Jelaskan apa konsekuensi bila para pejabat negara dan pemimpin politik bertindak korupsi!
12. Upaya-upaya pemberantasan korupsi sanggup dilakukan siapa saja. Berikan masing-masing satu pola yang dilakukan oleh:
a. Masyarakat pendidikan/akademis
b. Masyarakat luas
c. Pemerintah
d. Lembaga non-pemerintah
e. Media masa
13. Berikan masing-masing satu pola kerugian akhir korupsi di bidang:
a. Politik
b. Hukum
c. Ekonomi
d. Sosial budaya
e. Hankam dan agama
14. Apa hukuman bagi pejabat negara yang melaksanakan korupsi?
15. Sebutkan lembaga-lembaga anti korupsi di Indonesia!
16. Bagaimana aturan memberi hukuman terhadap para koruptor?

Demikianlah info yang sanggup disampaikan berkaitan dengan Soal PKn kelas 8 Sekolah Menengah Pertama Bab 3 perihal Peraturan Perundang-Undangan Nasional, yang bersumber dari Bse Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Semoga bermanfaat!!!

0 Comments:

Post a Comment